Perbandingan Aneksasi Wilayah Siprus Utara oleh Turki Tahun 1974 dengan Timor Timur oleh Indonesia Tahun 1975

Pengambilalihan Siprus Utara oleh Turki tahun 1974 dan Timor Timur oleh Indonesia tahun 1975 merupakan fenomena HI yang menarik untuk dikaji, karena kedua kasus tersebut terjadi di tengah polemik Perang Dingin antara Blok Barat (AS dan sekutunya) dengan Blok Timur (Uni Soviet dan sekutunya), namun memiliki motif dan tujuan yang berbeda. Berdasarkan konteks historis, Siprus dan Timor Timur merupakan wilayah koloni Barat, yaitu Inggris dan Portugis, namun keduanya memiliki latar belakang kolonialisasi yang berbeda.

Kolonialisas Inggris di Siprus terjadi sejak Kekaisaran Ottoman memberikan kekuasaan wilayah Siprus kepada Inggris Raya pada 4 Juni 1878, untuk mengantisipasi serangan Kekaisaran Rusia, namun tetap termasuk ke dalam wilayah Ottoman. Akan tetapi, Perang Dunia I yang melibatkan Kesultanan Utsmaniyah di Blok Sentral dan Inggris Raya di Blok Sekutu, mengakibatkan Inggris secara resmi menganeksasi Siprus menjadi Koloni Inggris pada 5 November 1914.[1]

Sedangkan kolonialisasi Portugis di Timor Timur terjadi sejak perdagangan Portugis pada abad ke-16, dilanjutkan dengan ekspedisi militer Portugis pada abad ke-17, dan pembentukan Timor Portugis tahun 1702. Kemudian Pemerintah Portugis dan Hindia Belanda menyepakati Perjanjian Lisbon tahun 1859, untuk membagi wilayah Pulau Timor menjadi dua wilayah koloni, Timor Barat (Hindia Belanda) dan Timor Timur (Portugis).[2] Dengan demikian, jika kolonialisasi Siprus karena konteks Perang Dunia I, maka kolonialisasi Timor Timur karena konteks ekspansi kekuasaan dan monopoli sumber daya di abad 16-18 M.

Proses pengambilalihan Siprus Utara oleh Turki berawal dari dukungan Turki terhadap kelompok minoritas Siprus Turki yang menolak rencana penggabungan Siprus ke wilayah Yunani, setelah Inggris menyerahkan wilayah Siprus kepada Yunani pasca Perang Dunia II. Hal ini kemudian menimbulkan invasi Turki ke Siprus tahun 1974, dan menduduki wilayah utara dari Republik Siprus. Kemudian komunitas Siprus Turki mendeklarasikan berdirinya Republik Turki Siprus Utara (Turkish Republic of Northern Cyprus/TRNC), namun tidak mendapatkan pengakuan internasional, kecuali oleh Turki.

Pada 1 Mei 2004, Siprus Yunani bergabung ke Uni Eropa, dan Siprus Turki ditolak bergabung ke Uni Eropa jika tidak mau rekonsiliasi dengan Siprus Yunani.[3] Hingga kini ketegangan Siprus Utara dan Selatan masih terus terjadi, seperti latihan militer Turki dengan TRNC di Mediterania Timur pada September 2020, yang menimbulkan kecaman oleh Yunani dan Dewan Eropa.[4] Sehingga motif dan tujuan Turki menginvasi Siprus Utara lebih disebabkan karena faktor historis dan ideologis, karena Turki beranggapan Siprus seharusnya masuk ke dalam wilayah Turki (Kekaisaran Ottoman) berdasarkan Konvensi 1878, sehingga Turki menolak jika Siprus menjadi wilayah Yunani dan dikuasai oleh Kristen Orthodoks.

Sedangkan proses pengambilalihan Timor Timur oleh Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Soeharto (Orde Baru) tahun 1975, tidak lepas dari konteks Perang Dingin, dimana Pemerintah Indonesia melakukan invasi ke Timor Timur, karena wilayah tersebut yang sedang mengalami kekosongan kekuasaan akibat Revolusi Bunga di Portugal (1974), yaitu kudeta terhadap rezim otoriter yang telah berkuasa selama hampir 50 tahun di Portugal, dikhawatirkan menjadi pangkalan militer Uni Soviet di Asia Pasifik.

Sebelum invasi ke Timor Timur melalui Operasi Seroja, Presiden AS Gerald Ford dan Menlu Henry Kissinger bertemu dengan Presiden Soeharto pada 7 Desember 1975, dalam rangka memberikan dukungan terhadap operasi militer Indonesia ke Timor Timur, untuk menggulingkan kelompok pro-kemerdekaan Fretilin di Timor Timur yang berhaluan Komunis. Operasi tersebut berakhir dengan Deklarasi Balibo (30 November 1975), yang menjadikan Timor Timur sebagai Provinsi Indonesia ke-27.[5]

Sehingga motif dan tujuan Indonesia menginvasi Timor Timur lebih disebabkan karena faktor geopolitik dunia dan tekanan dari AS, dimana pada tahun 1970-an merupakan tahun yang buruk bagi Barat karena jatuhnya sejumlah negara ke haluan Komunis, seperti Saigon (Vietnam), Kamboja dan Laos. Sehingga efek domino tersebut dikhawatirkan akan berdampak juga ke Timor Timur, yaitu Uni Soviet akan menjadikan Timor Timur sebagai pangkalan militernya, atau yang lebih parah, menempatkan rudalnya sebagaimana Krisis Kuba 1962. Pemerintah Australia yang merupakan sekutu AS di Pasifik juga mendukung operasi Indonesia tersebut, untuk mencegah munculnya ancaman Komunisme dari utara Australia (Timor Timur).

Oleh karena itu, decision-making process dalam pengambilalihan Siprus Utara oleh Turki dan Timor Timur oleh Indonesia, dipengaruhi oleh psychological factors (domestic politics), serta external/international factors. Presiden Turki Fahri Koruturk (1973-1980) yang merupakan perwira militer akan lebih mengedepankan pendekatan hard politics seperti invasi dalam upaya penyelesaian konflik, begitu pula Presiden Soeharto yang juga berlatar belakang militer, dan pemimpin yang berkomitmen untuk melawan Komunisme (anti-PKI), akan bersikap pro-Barat untuk mencegah lahirnya Komunisme di Timor Timur yang berbatasan langsung dengan Indonesia (Timor Barat).

Begitu pula dalam analisis faktor eksternal/internasional, maka kondisi geopolitik dunia juga turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kasus tersebut. Penolakan Turki terhadap upaya penyatuan Siprus ke wilayah Yunani, karena Turki masih menganggap Siprus sebagai bagian dari Kekaisaran Ottoman berdasarkan Konvensi 1878, sehingga penyerahan kekuasaan Siprus dari Inggris ke Yunani tidak diakui oleh Turki. Sedangkan dalam kasus Timor Timur, kondisi geopolitik internasional yang bipolar, antara Liberalisme AS dan Komunisme Uni Soviet, mempengaruhi keputusan Pemerintah Indonesia untuk menginvasi (aneksasi) Timor Timur, dimana saat itu Indonesia juga sedang berjuang melawan gerakan komunis sejak peristiwa G30S/PKI (1965).

Reza Tri Satria
Hubungan Internasional
Universitas Indonesia

---

[1] Solsten, Eric. 1991. Cyprus: A Country Study. Library of Congress. United States. hal 1-42.

[2] Anwar, Rosihan. 2004. Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia. PT. Kompas Media Nusantara. Indonesia. hal 2-20.

[3] Bahri, Idik Saeful. 2020. Turki: Dalam Pergumulan Politik, HAM dan Demokrasi. Bahasa Rakyat. Indonesia. hal 100-102.

[4] Sicca, Shintaloka Pradita. 2020. Kompas: Turki Kerahkan Latihan Militer di Siprus Utara di Tengah Ketegangan dengan Yunani. Diakses pada 8 November 2020. Pukul 19.40 WIB. (https://www.kompas.com/global/read/2020/09/07/113130570/turki-kerahkan-latihan-militer-di-siprus-utara-di-tengah-ketegangan?page=all).

[5] Kuntari, C. M. Rien. 2008. Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan. PT. Mizan Pustaka. Indonesia. hal 40-46.