Kondisi geopolitik
di wilayah Kaukasus (bagian dari Asia Tengah) diwarnai oleh dinamika politik
dan ekonomi yang melibatkan intervensi dari major power, seperti Rusia,
Iran dan Turki. Konflik di kawasan ini juga dianggap sebagai Cold War
Residue, karena dimulai sejak runtuhnya Uni Soviet. Ossetia Selatan dan
Abkhazia merupakan dua provinsi Republik Georgia, dimana konflik tersebut
diawali oleh ketegangan antara etnis Abkhaz dan Georgia pada akhir 1980-an, dan
semakin memanas pasca runtuhnya Uni Soviet tahun 1992-1993, dengan tuntutan
kemerdekaan Abkhazia. Pada 8-12 Agustus 2008, konflik bersenjata terjadi lagi di wilayah Ossetia
Selatan, yang melibatkan Rusia, sehingga disebut “Perang Rusia-Georgia”.[1]
Pada konflik
tersebut, gerakan separatis Ossetia Selatan dan Abkhazia yang mendapatkan
dukungan dari Rusia, memenangkan perang dengan Georgia. Pada 26 Agustus 2008, Presiden Rusia Dmitry Medvedev menandatangani dekrit yang
menyatakan bahwa Rusia mengakui Ossetia Selatan dan Abkhazia sebagai negara
yang berdaulat, meskipun Georgia dan mayoritas anggota PBB tidak mengakui kedua
wilayah tersebut. Pasca peristiwa itu, hubungan Georgia dan Rusia menjadi merenggang, karena
Rusia dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri Georgia dan melakukan
pelanggaran hukum internasional.
Sedangkan pada
kasus Crimea, Rusia melakukan anekasasi terhadap Crimea yang merupakan wilayah
otonom di Ukraina pada 18 Maret 2014, karena mendukung gerakan separatis Crimea
yang ingin memisahkan diri dari Ukraina. Tindakan Rusia ini juga didasari oleh hasil referendum, dimana mayoritas warga
Crimea ingin bergabung dengan Rusia, meskipun banyak pihak yang meragukan
referendum tersebut. Dalih
lainnya, Rusia beranggapan bahwa pada mulanya Crimea yang merupakan bagian dari
Uni Soviet, telah dijadikan Republik Sosialis Ukraina Soviet tahun 1954, namun
setelah runtuhnya Uni Soviet, Crimea menjadi bagian wilayah Ukraina.[2] Aneksasi
Rusia tersebut menimbulkan kecaman dunia, dimana AS dan Uni Eropa menjatuhkan
sanksi ekonomi terhadap Rusia.
Kemudian, Cold
War Residue di wilayah Kaukasus lainnya adalah konflik Armenia-Azerbaijan.
Pada konflik ini, Azerbaijan menolak deklarasi kemerdekaan Republik
Nagorno-Karabakh pasca runtuhnya Uni Soviet, sebuah daerah otonom yang berada
di dalam wilayah Azerbaijan dan berisi 95% etnis Armenia, namun deklarasi
tersebut mendapatkan dukungan dari Armenia, sehingga terjadi gencatan senjata
antara Armenia dan Azerbaijan.[3]
Sehingga pada tahun 1992, dibentuklah OSCE Minsk Group, sebagai organisasi yang
bertugas menengahi konflik tersebut, yang diketuai oleh Rusia, Prancis dan AS.
Sikap Rusia dalam
merespon konflik-konflik di wilayah Kaukasus tersebut dapat dianalisis menggunakan
Domestical Political Process Theory, yang beranggapan bahwa kebijakan
luar negeri suatu negara ditentukan oleh kalkulasi rasional oleh seorang
pemimpin melalui proses politik di dalam pemerintahan. Perhitungan rasional
tersebut berdasarkan pertimbangan costs and benefits, yang
memperhitungkan national interest, national power, dan faktor
idiosinkratik pemimipin, serta menggunakan pendekatan state-level analysis.
Hal ini sejalan dengan perspektif offensive realism, yang berpandangan
bahwa negara sebagai aktor rasional cenderung akan memperjuangkan
kepentingannya melalui kebijakan yang ofensif (hard power).
Pada kasus Ossetia
Selatan dan Abkhazia, intervensi Rusia lebih disebabkan karena adanya
kerenggangan hubungan Rusia dengan Georgia, yang saat itu Georgia dipimpin oleh
Presiden Mikhail Saakashvili (2008-2013). Presiden Saakashvili memiliki
orientasi kebijakan yang pro-Barat, seperti mendukung demokrasi dan
liberalisasi ekonomi, serta berkeinginan untuk bergabung dengan NATO. Sehingga
untuk mencegah pengaruh AS di Eropa Timur, Rusia sebagai hegemoni di kawasan,
menunjukkan eksistensinya dengan memberikan dukungan kepada Ossetia Selatan dan
Abkhazia, dalam rangka menekan Georgia. Di samping itu, secara historis dan
etnis, kedua wilayah tersebut juga lebih dekat ke Rusia daripada Georgia.
Sedangkan sikap
Rusia terhadap Crimea juga dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi dan
kedaulatan. Rusia memiliki kepentingan yang besar terhadap kawasan Laut Hitam
yang kaya dengan sumber daya mineral, sehingga kawasan Ukraina dan Georgia
menjadi sarat dengan kepentingan Rusia (sphere of influence). Sehingga
Rusia akan mencegah adanya ekspansi dan integrasi oleh tiga aktor dominan di
wilayah Eropa Timur, yaitu AS, Uni Eropa dan NATO.[4]
Sementara itu,
pada kasus Armenia-Azerbaijan, Rusia yang merupakan sekutu terdekat Armenia
tidak menunjukkan sikap yang kooperatif terhadap negara tersebut, sebagaimana
Turki yang secara tegas menyatakan dukungan terhadap Azerbaijan. Decision-making
process dari sikap Rusia tersebut disebabkan karena adanya pertimbangan
untuk menjaga hubungan baik dengan Azerbaijan dan adanya ketidakharmonisan
Rusia dengan Armenia dalam beberapa waktu belakangan ini. Azerbaijan merupakan
negara pasca-Soviet yang dapat membangun kedekatan dengan Moscow dan Presiden Vladimir
Putin, seperti tidak menyalahkan Rusia atas tindakan represifnya di masa lalu.
Sedangkan Armenia,
di bawah kepemimpinan PM Nikol Pashinyan (sejak 8 Mei 2018), kurang disukai oleh
Presiden Putin karena sikapnya yang vokal mengkritik ketergantungan Armenia
terhadap Rusia sejak masih di pihak oposisi.[5]
Selain itu, PM Pashinyan juga memberikan kebebasan pers untuk publikasi yang
anti-Rusia dan pro-Barat. Hal
ini yang kemudian membuat Rusia kurang bersimpati dengan Armenia dalam konflik
Nagorno-Karabakh, meskipun secara politis Rusia mendukung Armenia.
Dengan demikian, sikap Rusia terhadap konflik di wilayah Kaukasus (Asia Tengah) diputuskan berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi dan eksistensi hegemoni di kawasan tersebut. Kawasan Kaukasus merupakan kawasan yang kaya dengan berbagai hasil bumi, seperti migas dan mineral, sehingga Rusia memiliki kepentingan terhadap sumber daya tersebut untuk mendukung industrialisasi negaranya dan memperbaiki ekonominya, karena Rusia pernah mengalami depresiasi ekonomi akibat utang luar negeri pada Agustus 1998.[6]
Selain itu, Rusia sebagai negara pasca-Soviet yang terbesar, merasa perlu menjaga eksistensi kedaulatannya di wilayah Kaukasus, dan mencegah ekspansi Barat ke Eropa Timur, yang akan berdampak pada integrasi negara-negara di Kaukasus kepada NATO dan Uni Eropa, sehingga mengancam hegemoni Rusia di kawasan. Atas pertimbangan itulah, maka Rusia menunjukkan sikap yang koersif dan agresif terhadap konflik di wilayah Kaukasus. Faktor idiosinkratik dari Presiden Putin yang berlatarbelakang Agen KGB, juga mempengaruhi proses perumusan kebijakan tersebut, dengan berdasarkan perhitungan analisis strategis dan intelijen.
Hubungan Internasional
Universitas Indonesia
[1] Asmardika, Rahman. 2017. Okezone: Bersengketa dengan Georgia,
Kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan Diakui Rusia. Diakses pada 8 November
2020. Pukul 21.58 WIB. (https://news.okezone.com/read/2017/08/25/18/1762962/historipedia-bersengketa-dengan-georgia-kemerdekaan-abkhazia-dan-ossetia-selatan-diakui-rusia).
[2] Widiasa, Rizky. 2018. Bingkai Identitas dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina. Intermestic: Journal of International Studies Vol. 3 No. 1. hal 60-72.
[3] Sicca, Shintaloka Pradita. 2020. Kompas: Perang Armenia-Azerbaijan Sulit Berakhir, Perbedaan Pandangan Sejarah Jadi Pemicunya. Diakses pada 8 November 2020. Pukul 22.34 WIB. (https://www.kompas.com/global/read/2020/10/09/195409870/perang-armenia-azerbaijan-sulit-berakhir-perbedaan-pandangan-sejarah-jadi?page=all).
[4] Oktaviano, Devindra Ramkas. 2015. Motivasi Rusia Menganeksasi
Semenanjung Krimea Tahun 2014. JOM FISIP Vol. 2 No. 2. hal 1-13.
[5] BBCNews: Armenia Protest Leader Pashinyan Wins PM Vote.
Diakses pada 8 November 2020. Pukul 23.47 WIB. (https://www.bbc.com/news/world-europe-44037727).
[6] Kertiyasa, Martin Bagya. 2014. Okezone: Krisis 1998 dan Situasi 2014, Apa Persamaan dan Perbedaannya. Diakses pada 8 November 2020. Pukul 23.55 WIB. (https://www.bbc.com/news/world-europe-44037727).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar